Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) mendapatkan penilaian tertinggi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Wilayah Direktorat Koordinator Supervisi (Koorsup) IV Kedeputian Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tingkat kabupaten, skor MCP Mahulu dinilai menempati rangking tertinggi di antara 60 kabupaten yang terletak di sebagian pulau Kalimantan dan Sulawesi. 

Kabar gembira ini diumumkan dalam agenda Sosialisasi Pedoman MCP dan Program Kerja Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Kamis, 2 Mei 2024. 

Sertifikat penghargaan MCP ini diberikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti kepada Pemkab Mahulu diwakili Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE seusai acara. 

Diwawancarai seusai mewakili Pemkab Mahulu menerima penghargaan, Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE menilai penghargaan ini cukup membanggakan. 

Mengingat hanya diberikan kepada masing-masing satu kabupaten dan kota terbaik di wilayah kerja Wilayah Direktorat Koorsup IV Kedeputian Korsupgah KPK. Meliputi kabupaten dan kota yang berada di 7 Provinsi di antara ; Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Sebagai informasi, di 7 provinsi yang merupakan wilayah kerja Direktorat Koorsup IV KPK terdapat 60 kabupaten. 

“Dari seluruh kabupaten di wilayah kerja Direktorat Koorsup IV, skor MCP Mahulu paling tinggi di level kabupaten,” terang pria yang akrab disapa Budi ini. 

Sebagai informasi, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Budi menguraikan skor MCP di Mahulu tahun 2022 hanya 43. Sementara, di tahun 2023 meningkat menjadi 69. Menurut dia, peningkatan ini menjadi bukti nyata Pemkab Mahulu dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan penerapan tindak korupsi yang lebih baik. 

“Semakin tinggi capaian MCP berarti pemerintah daerah berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan semakin bagus dalam mencegah tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (gaz/dro/ppidinspektoratmahulu)