Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lima kali berturut-turut sejak tahun 2019. Opini tertinggi itu diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kaltim, Agus Priyono SE., M.Si., Ak, CA, CSFA, kepada Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, S.E., M.E di aula BPKP Kaltim di Jalan M. Yamin Jumat, 3 Mei 2024.

Keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras kepala daerah dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk Inspektorat Mahakam Ulu. Ada beberapa peran vital yang dijalankan Inspektorat Mahulu di balik kesuksesan ini.  Hal ini diungkapkan Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE. 

Budi menjelaskan salah satu peran strategis yang dijalankan oleh Inspektorat Mahulu adalah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Salah satu tugasnya memastikan pengelolaan keuangan maupun pembangunan selaras dengan regulasi dan aturan yang berlaku. 

“Kita sebagai inspektorat selaku pengawasan pemerintah ini kan sebenarnya mata, telinga, kepala daerah artinya boleh dibilang tangan kananya, kita harus bisa memberi peringatan kepada kepala daerah ketika ada masalah, misalnya ada kebijakan-kebijakan pun kita sampaikan sehingga pengelolaan keuangan maupun pembangunan bisa berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada seperti itu,” jelas Inspektur Budi Sabtu, 4 Mei 2024

Budi melanjutkan, peran Inspektorat Mahulu tidak sebatas di audit saja. Melainkan juga memberikan konsultasi dan jaminan terhadap OPD di lingkup Pemkab Mahulu jika ada keraguan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan. 

“Kalau pemeriksaan biasanya setelah kegiatan. Sekarang, kita fokus juga pada saat program berjalan, kita juga bisa masuk, bisa melihat dan melakukan pemantauan,” tambahnya.

Meski sudah meraih opini tertinggi dari BPK RI, Budi tetap mengingatkan OPD di lingkup Pemkab Mahulu tak berpuas diri. Harus terus diupayakan berbagai terobosan guna 
mempertahankan pencapaian dan senantiasa meningkatkan kinerja. 

Apalagi, di setiap OPD di Mahulu sudah memiliki perjanjian kinerja yang dituangkan dalam rencana dan program kerja. OPD sebagai pengguna anggaran lanjut dia harus benar-benar melakukan pengendalian di internal masing-masing. 

“Jadi, apa pun program maupun kegiatan OPD harus berjalan mendukung visi dan misi kepala daerah,” tegasnya. (gaz/dro/ppidinspektoratmahulu)