Samarinda - Inspektur Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE mendampingi Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, S.E, M.E menyerahkan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited tahun anggaran 2023. Laporan itu disampaikan langsung kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kaltim, Senin, 4 Maret 2024 di Gedung BPKP Kaltim di Samarinda. 

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh merasa terhormat ditunjuk sebagai perwakilan kepala daerah dan kota untuk menyampaikan pidato penyerahan LKPD. 

Dalam kesempatan ini Bupati Mahulu mengajak semua untuk memaknai LKPD sebagai bagian keseriusan menyajikan laporan keuangan daerah yang bermanfaat bagi kepala daerah dan DPRD. Utamanya dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

"LKPD ini memiliki karakteristik, kualitatif, kualitas informasi keuangan yang relevan dan andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Serta mampu memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan," jelasnya. 

Lebih lanjut, ia menerangkan, pengelolaan keuangan daerah harus selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya perlu ada penekanan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan agar dirancang tidak hanya dari perspektif kesejahteraan dan kepentingan publik. Namun juga dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Bupati juga berharap mengenai tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan peran dan kinerja menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu menjadi lebih efektif dan efisien di masa depan.

"Yang tentunya ini didukung oleh transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan keuangan. Saya yakin seluruh jajaran pemerintah daerah akan terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan dilandasi komitmen dan sinergi oleh seluruh satuan kerja daerah," harapnya

Ia juga menambahkan segala upaya telah dilakukan dalam memaksimalkan penyusunan LKPD, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kelengkapan informasi lainnya. Walaupun masih terdapat kelemahan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Bupati mengharapkan masukan dan saran dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim agar LKPD Pemerintah Daerah se-Kaltim dapat terus diperbaiki dan mencapai hasil yang maksimal.

"Kami berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif atas LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 ini. Kami yakin dengan masukan dan saran dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya," tambah Bupati saat mengakhiri pidatonya

Kepala daerah yang ikut menyerahkan LKPD diantaranya Bupati Kutai Barat FX Yapan, SH, Bupati Kutai Kartanegara Drs. Edy Damansyah, M.Si, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Drs. Makmur Marbun, M.Si, Wakil Bupati Berau H.Gamalis, SE, Walikota Bontang Basri Basre S.IP, Walikota Balikpapan H. Rahmad Mas'ud, SE, ME, Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun, S.T, S.H, M.Si, dan Sekda Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi, S.IP. Hadir mendampingi Bupati Mahulu Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanye, S.A.B, M.Si, Sekda Mahulu Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP, CFra, CGCAE, Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, S.Sos. M.Si. (gaz/dro/ppidinspektoratmahulu)