Samarinda Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) kembali meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim (BPKP Kaltim). 

Pemkab Mahulu dinilai sebagai Entitas Pemeriksaan dengan Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK Semester I Tertinggi pada BPK Perwakilan Kaltim. Meliputi pemerintah daerah di 10 kabupaten kota dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Pemkab Mahulu mampu meningkatkan progres atas penyelesaian TLRHP semester I 2024 dengan nilai 86,03 persen. Jumlah ini meningkat 1,97 persen di bandingkan penilaian sejenis pada semester I 2023 sebesar 84,06 persen. 

“Pencapaian ini berkat kerja sama dan sinergi yang baik antara seluruh OPD di Kabupaten Mahakam Ulu,” kata Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP, CFra, CGCAE usai menerima penghargaan yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim di Samarinda, Jumat, 28 Juni 2024. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala BPKP Kaltim, Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA. 

Prosesi ini sekaligus menutup pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (PTLRHP) BPK dan Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah se-Provinsi Kaltim Semester I Tahun 2024. 

Kegiatan berlangsung sejak 24-28 Juni 2024 ini diikuti oleh para Inspektur kabupaten/kota dan jajarannya. 

Penyelesaian TLRHP BPK merupakan agenda rutin yang dilaksanakan untuk memfasilitasi percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh entitas pemeriksaan. 

Pelaksanaan tindak lanjut merupakan wujud amanat dari ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (6) Undang - Undang 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kepala BPKP Kaltim, Agus Priyono S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA berharap inspektorat sebagai mitra BPK terus membina pemerintah daerah. Ini bertujuan agar ke depannya, pemeriksaan keuangan yang telah dilakukan BPK lebih efektif dengan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan. 

“Kami juga berharap agar Inspektorat dapat menginventaris permasalahan yang dianggap sulit dalam penyelesaian rekomendasi dan kemudian dapat dibahas untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut sehingga tindak lanjut penyelesaian rekomendasi dapat mencapai hasil yang optimal,” harap Agus Priyono dikutip dari laman resmi BPKP Kaltim. (gaz/dro/timppidinspektoratmahulu)