Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) mendapatkan penilaian tertinggi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) tingkat kabupaten. Mengungguli 59 kabupaten di wilayah Direktorat Koordinator Supervisi (Koorsup) IV Kedeputian Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diserahkan langsung di Gedung KPK Merah Putih di Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. Apa kunci keberhasilannya ?

Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu MCP. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Ada 8 area intervensi dalam MCP yang yang diampu oleh Kedeputian Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK ini. Meliputi ; Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP, CFra, CGCAE menjelaskan kunci keberhasilan peningkatan MCP Mahulu. Dari skor 43 di tahun 2022 dan melesat menjadi 69 di tahun 2023. 

Keberhasilan ini terang Budi tak lepas dari peran dan kerja keras masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mahulu sebagai penanggung jawab di delapan area intervensi MCP. 

Inspektorat Mahulu bertugas menjalankan fungsi di area pengawasan. Melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Meski demikian, lanjut Budi menjelaskan, Inspektorat Mahulu dapat masuk di 8 area intervensi MCP ini. 

“Kebetulan admin MCP itu Inspektorat Mahulu. Keberhasilan ini karena kerja sama semua OPD terkait di 8 area itu. Bukan hanya kerja Inspektorat saja,” kata Budi, Sabtu, 4 Mei 2024. 

Sebagai informasi, keberhasilan Pemkab Mahulu meraih penghargaan peningkatan MCP tahun 2023 ini cukup membanggakan. 

Mengingat hanya diberikan kepada masing-masing satu kabupaten dan kota terbaik di wilayah kerja Wilayah Direktorat Koorsup IV Kedeputian Korsupgah KPK. Meliputi kabupaten dan kota yang berada di 7 Provinsi di antara ; Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Sebagai informasi, di 7 provinsi yang merupakan wilayah kerja Direktorat Koorsup IV KPK terdapat 60 kabupaten. 

“Dari seluruh kabupaten di wilayah kerja Direktorat Koorsup IV, skor MCP Mahulu paling tinggi di level kabupaten,” tutupnya. (gaz/dro/ppidinspektoratmahulu)