Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu turut mengambil peran dalam pelaksanaan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum II Tahun 2026 dengan menjadi narasumber pada materi bertema “Korupsi, Kita, dan Pilihan” yang digelar di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur, Jumat 19 Juni 2025.

Pada kesempatan tersebut, Auditor Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu sekaligus Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) bersertifikat KPK RI, Natan Novtarain Tirta Adi Kusuma, menyampaikan materi mengenai pentingnya integritas serta upaya pencegahan tindak pidana korupsi bagi para PPPK yang baru bergabung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Materi tersebut mengangkat berbagai aspek, mulai dari penyebab terjadinya korupsi, dampak yang ditimbulkan, hingga situasi nyata yang berpotensi dihadapi aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Suasana penyampaian materi berlangsung atraktif dan penuh interaksi. Berbagai metode seperti ice breaking, diskusi terbuka, hingga sesi "hot seat" dengan hadiah sederhana membuat peserta tampak antusias mengikuti setiap pembahasan.

Peserta yang berasal dari berbagai perangkat daerah, kecamatan, hingga puskesmas terlihat aktif menyampaikan pendapat dan berbagi pengalaman terkait tantangan menjaga integritas di lingkungan kerja. Diskusi yang dikemas secara ringan namun dekat dengan realitas keseharian membuat materi anti korupsi lebih mudah dipahami dan mendapat respons positif dari peserta.

Dalam pemaparannya, Natan menegaskan bahwa integritas harus dibangun sejak hari pertama menjadi aparatur negara. Menurutnya, godaan dalam menjalankan tugas akan selalu ada, namun setiap aparatur dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang benar demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Selain mengenalkan tujuh kelompok tindak pidana korupsi, peserta juga dibekali nilai-nilai anti korupsi yang dirangkum dalam prinsip JuMaT BerSePedA KK, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, adil, dan kerja keras.

Melalui kegiatan ini, Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu berharap para PPPK dapat menjadi aparatur yang profesional sekaligus menjunjung tinggi nilai integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, membangun budaya anti korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Integritas bukan soal tidak punya godaan, tetapi soal mengetahui siapa diri kita ketika godaan itu datang," menjadi pesan penutup yang disampaikan kepada seluruh peserta sebelum kegiatan berakhir.

.

inspektorat.mahakamulukab.go.id - Inspektorat merupakan salah satu lembaga penting dalam struktur pemerintahan yang memiliki peran sebagai pengawas internal. Tugas utama inspektorat adalah memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, serta akuntabilitas. Keberadaan inspektorat menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, inspektorat termasuk dalam kategori Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara maupun pelaksanaan program pembangunan. Melalui fungsi pengawasan tersebut, pemerintah dapat meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu tugas utama inspektorat adalah melakukan audit internal terhadap perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan pemerintahan. Audit ini dilakukan untuk menilai apakah penggunaan anggaran telah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain audit, inspektorat juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

Tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, inspektorat juga memiliki peran sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah. Dalam banyak kasus, inspektorat memberikan pendampingan serta konsultasi terkait tata kelola administrasi dan pengelolaan keuangan yang baik. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Dengan adanya inspektorat, pemerintah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dapat membantu memastikan setiap program pembangunan berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan agar kinerja pemerintahan semakin optimal.

Keberadaan inspektorat pada akhirnya menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan pengawasan yang kuat dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat terus meningkat.