Selamat Memperingati Hari Wafat Yesus Kristus

inspektorat.mahakamulukab.go.id - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2024. Pemeriksaan ini berlangsung selama 25 hari, mulai tanggal 10 April 2025, sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 78/ST/XIX.SMD/04/2025.

Menindaklanjuti pemberitahuan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar rapat "Entry Meeting". Rapat ini bertujuan untuk mengawali proses pemeriksaan terinci atas LKPD TA 2024 dan memberikan pemahaman kepada pihak terkait mengenai tahapan dan fokus pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK RI.

Rapat "Entry Meeting" berlangsung pada hari Jumat, 11 April 2025 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Mahakam Ulu. Acara ini dianggap penting untuk memastikan kelancaran dan transparansi proses pemeriksaan LKPD, serta untuk menjalin komunikasi yang efektif antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pemeriksaan terinci atas LKPD ini merupakan bagian dari tugas BPK RI dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan ini akan menjadi dasar penilaian atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kehadiran peserta rapat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam proses pemeriksaan LKPD ini. Partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait akan memastikan bahwa pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang akurat dan dapat diandalkan.

Pemkab Mahulu berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPK RI dalam proses pemeriksaan ini. Diharapkan, hasil pemeriksaan ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

 

Inspektorat.mahakamulukab.go.id – Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan internal. Sebagai langkah nyata, Inspektorat Mahulu menyelenggarakan pelatihan intensif teknik audit berbantuan komputer bagi seluruh auditornya. Pelatihan yang berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 18 hingga 22 November 2024 di Pusdiklatwas BPKP Denpasar, Bali ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas pemeriksaan. Pelatihan ini memberikan berbagai keterampilan dalam bidang audit, seperti analisis data mendalam menggunakan perangkat lunak modern, penyusunan laporan audit yang lebih efektif, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Pelatihan ini juga merupakan langkah strategis Inspektorat Mahulu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Peningkatan kompetensi aparatur ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta dari Inspektorat Mahulu, selama beberapa hari peserta mendapatkan pembekalan intensif dari para fasilitator berpengalaman. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menjadi penggerak utama dalam menerapkan audit berbasis teknologi di lingkungan Pemkab Mahulu.

Inspektorat.mahakamulukab.go.id – Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) guna mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 dan persiapan pelaporan SAKIP tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 04 Desember 2024 bertempat di Inspektorat Kota Bontang. FGD ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan pemahaman dalam penilaian SAKIP perangkat daerah serta laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai persiapan untuk pelaporan SAKIP tahun 2025. Evaluasi SAKIP yang dilakukan mencakup beberapa aspek penting, di antaranya kualitas perencanaan kinerja yang selaras, pelaporan kinerja berjenjang dan berkelanjutan, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja. Aspek-aspek ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya FGD ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program-program Pemkab Mahulu. Selain itu, FGD ini juga diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.