Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) mendapatkan penilaian tertinggi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) tingkat kabupaten. Mengungguli 59 kabupaten di wilayah Direktorat Koordinator Supervisi (Koorsup) IV Kedeputian Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diserahkan langsung di Gedung KPK Merah Putih di Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024. Apa kunci keberhasilannya ?

Sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal apa itu MCP. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memonitor capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. 

Ada 8 area intervensi dalam MCP yang yang diampu oleh Kedeputian Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan KPK ini. Meliputi ; Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP, CFra, CGCAE menjelaskan kunci keberhasilan peningkatan MCP Mahulu. Dari skor 43 di tahun 2022 dan melesat menjadi 69 di tahun 2023. 

Keberhasilan ini terang Budi tak lepas dari peran dan kerja keras masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mahulu sebagai penanggung jawab di delapan area intervensi MCP. 

Inspektorat Mahulu bertugas menjalankan fungsi di area pengawasan. Melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Meski demikian, lanjut Budi menjelaskan, Inspektorat Mahulu dapat masuk di 8 area intervensi MCP ini. 

“Kebetulan admin MCP itu Inspektorat Mahulu. Keberhasilan ini karena kerja sama semua OPD terkait di 8 area itu. Bukan hanya kerja Inspektorat saja,” kata Budi, Sabtu, 4 Mei 2024. 

Sebagai informasi, keberhasilan Pemkab Mahulu meraih penghargaan peningkatan MCP tahun 2023 ini cukup membanggakan. 

Mengingat hanya diberikan kepada masing-masing satu kabupaten dan kota terbaik di wilayah kerja Wilayah Direktorat Koorsup IV Kedeputian Korsupgah KPK. Meliputi kabupaten dan kota yang berada di 7 Provinsi di antara ; Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Sebagai informasi, di 7 provinsi yang merupakan wilayah kerja Direktorat Koorsup IV KPK terdapat 60 kabupaten. 

“Dari seluruh kabupaten di wilayah kerja Direktorat Koorsup IV, skor MCP Mahulu paling tinggi di level kabupaten,” tutupnya. (gaz/dro/ppidinspektoratmahulu)

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) mendapatkan penilaian tertinggi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) untuk Wilayah Direktorat Koordinator Supervisi (Koorsup) IV Kedeputian Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tingkat kabupaten, skor MCP Mahulu dinilai menempati rangking tertinggi di antara 60 kabupaten yang terletak di sebagian pulau Kalimantan dan Sulawesi. 

Kabar gembira ini diumumkan dalam agenda Sosialisasi Pedoman MCP dan Program Kerja Pencegahan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK ini berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Kamis, 2 Mei 2024. 

Sertifikat penghargaan MCP ini diberikan langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Ely Kusumastuti kepada Pemkab Mahulu diwakili Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE seusai acara. 

Diwawancarai seusai mewakili Pemkab Mahulu menerima penghargaan, Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE menilai penghargaan ini cukup membanggakan. 

Mengingat hanya diberikan kepada masing-masing satu kabupaten dan kota terbaik di wilayah kerja Wilayah Direktorat Koorsup IV Kedeputian Korsupgah KPK. Meliputi kabupaten dan kota yang berada di 7 Provinsi di antara ; Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. 

Sebagai informasi, di 7 provinsi yang merupakan wilayah kerja Direktorat Koorsup IV KPK terdapat 60 kabupaten. 

“Dari seluruh kabupaten di wilayah kerja Direktorat Koorsup IV, skor MCP Mahulu paling tinggi di level kabupaten,” terang pria yang akrab disapa Budi ini. 

Sebagai informasi, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Budi menguraikan skor MCP di Mahulu tahun 2022 hanya 43. Sementara, di tahun 2023 meningkat menjadi 69. Menurut dia, peningkatan ini menjadi bukti nyata Pemkab Mahulu dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan penerapan tindak korupsi yang lebih baik. 

“Semakin tinggi capaian MCP berarti pemerintah daerah berusaha meningkatkan pengelolaan keuangan semakin bagus dalam mencegah tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (gaz/dro/ppidinspektoratmahulu)

Samarinda – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023. Dengan capaian tersebut, Pemkab Mahulu berhasil meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima kali berturut-turut sejak 2019.

Prestasi ini menunjukkan bahwa LKPD yang disajikan Pemkab Mahulu telah disajikan secara jujur, akuntabel, dan transparan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD itu diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPKP) Kaltim, Agus Priyono SE., M.Si., Ak, CA, CSFA, kepada Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, S.E., M.E di aula BPKP Kaltim di Jalan M. Yamin Jumat, 3 Mei 2024.

Turut hadir mendampingi bupati, Sekretaris Kabupaten Mahulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M, Inspektur Inspektorat Mahulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE dan Kepala Badan Pengelola dan Keuangan Aset Daerah, Yohanes Andi Abeh, S.Sos., M.Si.

Atas pencapaian ini, bupati Bonifasius menyampaikan penghargaan kepada auditor BPK yang dinilai menjalankan tugas dengan baik dan objektif. Sehingga, kabupaten termuda di Kaltim yang akan berusia 11 tahun ini meraih opini WTP untuk kelima kali berturut-turut. 

“Kami berterima kasih kepada BPK serta seluruh tim auditor atas pemeriksaan LKPD yang teliti. Ini menegaskan komitmen kami dalam pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Bupati Bonifasius Belawan Geh.

Prestasi ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan serta pengelolaan keuangan yang semakin baik dan benar di Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati juga mengapresiasi kontribusi sekretaris kabupaten dan kepala OPD dalam pengelolaan dana publik yang bertanggung jawab.

“Kita berharap untuk tahun- tahun berikutnya prestasi ini harus kita pertahankan, karena ini menyangkut nama baik daerah, terima kasih untuk Sekda dan kepala OPD yang telah menggunakan anggaran dengan baik” jelasnya.

Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, SE, Ak, MM, CA, AAP ,CFrA, CGCAE juga turut bangga. Meski demikian, ia tetap mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mahulu terus mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini. 

Salah satu langkahnya lewat mendorong Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan pengendalian program kerja maupun kegiatan di OPD sehingga berjalan sesuai dengan program dan visi-misi kepala daerah.

“Pengendalian di tingkat KPA haru bagus. Sehingga, apa pun program maupun kegiatan OPD bisa berjalan dan mendukung visi misi dan program kepala daerah,” jelas Budi – sapaan karibnya Sabtu, 4 Mei 2024.

Sebagai informasi, dalam standar penilaian yang diberikan oleh BPK, ada beberapa opini yang akhirnya dikeluarkan setelah mengaudit laporan keuangan. Yang paling prestisius adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Penilaian ini adalah opini dari BPK yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. 

Selain WTP, juga ada opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini ini dikeluarkan jika dalam keadaan tertentu, auditor harus menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak memengaruhi pendapat WTP atas laporannya. 

Kemudian, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan menyebut opini sebagai little adverse atau ketidakwajaran kecil, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu yang tidak memengaruhi laporan secara keseluruhan.

Penilaian selanjutnya adalah Opini Tidak Wajar, di mana auditor menemukan kesalahan saji material dalam laporan keuangan dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Kemudian, ada opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas laporan keuangan. Ini dikeluarkan jika auditor tidak bersedia memberikan tanggapan karena beberapa alasan, seperti ketidakmampuan mengakses bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan laporan sudah disajikan dengan wajar. (gaz/dro/inspektoratmahulu)